Advokat Surjono: Asas Contante Justitie Perkara Firli Bahuri vs Yasin Limpo


Advokat Surjono: Asas Contante Justitie dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur di dalam Pasal 25 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana norma ini menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disegerakan atau lebih didahulukan. Ratio Legis ketentuan norma tersebut adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya harus dilakukan sesegera mungkin dan didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lain. Advokat Surjono: Asas Contante Justitie dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur di dalam Pasal 25 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana norma ini menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disegerakan atau lebih didahulukan. Ratio Legis ketentuan norma tersebut adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya harus dilakukan sesegera mungkin dan didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lain.

MEDIAANDALAS.COM, KOTA MALANG – Acapkali kita mendengar pemeo yang mengatakan “nestapa di balik jeruji, satu hari serasa satu tahun”. Begitulah kira-kira gambaran perasaan atau batin seorang tersangka/terdakwa yang harus dirampas kemerdekaannya di balik jeruji penjara/lapas/rutan.

Advokat H. Surjono, S.H, M.H, mengungkapkan bahwa “Dalam sebuah persidangan, hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana tentu dapat membayangkan betapa berat risiko yang harus dihadapi oleh terdakwa manakala dirinya menjalani masa penahanan, terlepas dari akhir pemeriksaan, apakah pada akhirnya dia dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara atau justru sebaliknya ternyata dinyatakan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum.”

Lanjut, Advokat Senior Kota Malang ini menuturkan, “Hukum acara pidana memang harus menjatuhkan nestapa bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam tahap pemeriksaan sidang di pengadilan, hakim terikat dengan asas contante justitie/speedy trial sehingga ia dituntut untuk senantiasa melaksanakan proses persidangan secara cepat, tepat dan teliti.”

“Asas contante justitie berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti keadilan diberikan secara kontan. Postulat tersebut juga dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan.” Jelasnya.

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Surjo & Partners"

“Sementara itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan speedy trial atau peradilan dilaksanakan secara cepat.” Imbuh Advokat H. Surjono, S.H, M.H.

Mengutip Andi Hamzah, (2006:11) mengatakan jika asas peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia.

Memang, Postulat tentang peradilan cepat sebenarnya sudah dikenal sejak periode akhir abad ke-17, tepatnya sejak 1791, pada saat Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat (The Sixth Amendment of the U.S. Constitution).

Ketika itu gagasan tentang speedy trial mulai dikemukakan oleh Kongres, yakni: “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial…” (Dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka…).

Bahkan, akhirnya diperkuat kembali dengan lahirnya The Speedy Trial Act of 1974 (Undang-undang tentang Peradilan Cepat Tahun 1974) yang bertujuan untuk: “augment the rights of the defendant and include protections for societal interests in having a criminal defendant’s trial begin on time” (menambah hak-hak terdakwa dan termasuk perlindungan bagi kepentingan masyarakat agar persidangan pidana bagi terdakwa dimulai tepat waktu).

Contante Justitie adalah asas yang diambil dari istilah Belanda yang berarti keadilan harus dilaksanakan dan diberikan secara kontan/cepat. Penanganan perkara hukum harus dilakukan dengan kontan/cepat sebagai wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).” Paparnya.

Advokat H. Surjono, S.H, M.H,. yang aktif juga dalam kegiatan Pencegahan Korupsi mengkaitkan Asas Contante Justitie dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur di dalam Pasal 25 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana norma ini menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disegerakan atau lebih didahulukan.

LAW FIRM “SURJO & PARTNERS”: Songsong Hari Sumpah Pemuda dalam Pemilu Damai 2024, Kenali Fungsi dan Tujuan Konstitusi Bagi Suatu Negara
LAW FIRM “SURJO & PARTNERS”: Songsong Hari Sumpah Pemuda dalam Pemilu Damai 2024, Kenali Fungsi dan Tujuan Konstitusi Bagi Suatu Negara

Ratio Legis ketentuan norma tersebut adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya harus dilakukan sesegera mungkin dan didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lain.” Terangnya.

“Hal ini karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga, termasuk harus ditangani dalam jarak waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Sebagai contoh, dalam kasus terbaru Perseteruan antara Ketua KPK Firli Bahuri (FB) dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus menggelinding dan menjadi pemberitaan menarik yang memancing reaksi publik. SYL diperiksa dan ditahan KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih terus berjalan.

Fakta baru, penemuan cek senilai Rp 2 triliun di rumah dinas SYL menunjukkan bahwa KPK tidak main-main mengusut dugaan korupsi SYL dengan jumlah kerugian keuangan negara yang besar.

Di sisi lain, SYL melaporkan FB ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap dirinya. Laporan SYL terhadap FB di Polda Metro Jaya tersebut tidak hanya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, tetapi juga dikembangkan dengan penggeledahan dua rumah milik FB.

Perseteruan SYL vs FB menunjukkan esensi carut-marut proses penegakan hukum yang melibatkan dua orang pejabat penting di negara ini yang ditengarai adanya kelambanan dalam proses pemeriksaannya, baik pemeriksaan SYL di KPK maupun pemeriksaan FB di Polda Metro Jaya.

Bahkan, ada desakan publik untuk menyegerakan penanganan kasus dugaan pemerasan FB terhadap SYL agar kebenaran perkara ini bisa terkuak ke publik.

Pertanyaan krusial, apakah sudah tepat penanganan dugaan korupsi SYL lebih didahulukan pemeriksaannya dari penanganan dugaan pemerasan FB terhadap SYL atau malah sebaliknya?

Law Firm "Surjo & Partners"
Advokat H. Surjono, S.H, M.H.

Mengutip tulisan Deni Setya Bagus Yuherawan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Ribut Baidi dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Madura dari detikcom, dalam rangka menjawabnya, maka sangat tepat jika dalam dua perkara yang berbeda tersebut dilakukan analisis berdasarkan asas contante justitie dan asas preferensi penanganan kasus.

Asas Contante Justitie

Di Indonesia, contante justitie adalah asas dalam peradilan yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dimanifestasikan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kecepatan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan merupakan substansi krusial dari norma tersebut yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dengan segera tentang siapa pelaku, kapan, di mana perbuatan dilakukan, alat bukti apa, barang bukti, serta seperti apa modus operandi (cara-cara tindak pidana dilakukan) oleh pelakunya.

Dalam hukum positif kita, tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara tegas diatur asas peradilan cepat, akan tetapi dalam pelbagai ketentuan pasal KUHAP banyak ditemui kata “segera” yang memiliki nuansa sejenis dengan makna yang terkandung dalam kata “cepat”.

Asas peradilan cepat kemudian diatur secara tegas dan lebih jelas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata “cepat” yang berada di antara frasa “sederhana” dan “biaya ringan” menjadi penekanan bahwa alur proses peradilan mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Secara lebih teknis, sebagai upaya menjamin terwujudnya asas peradilan cepat contante justitie/speedy trial, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (SEMA 2/2014), yang menginstruksikan pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan.

SEMA tersebut kemudian menjadi early warning system bagi para hakim, sehingga dalam menangani setiap perkaranya akan selalu mewujudkan proses persidangan yang cepat tanpa berlarut-larut lagi.

Lebih dari itu, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau e-Court, yang setahun kemudian disempurnakan kembali dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, di dalamnya lahir sebuah terobosan mutakhir berupa fitur e-Litigation atau persidangan secara elektronik.

Dengan hadirnya PERMA tersebut, maka MA secara tidak langsung terus memacu kinerja para hakim dan aparatur peradilannya agar dapat terus mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi para pencari keadilan (justicia belen) maupun pengguna layanan pengadilan.

Asas Preferensi Penanganan Perkara

Terdapat dua unsur penting dalam tindak pidana berupa hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan dan keadaan tambahan yang memberatkan pidana, baik yang melekat pada perbuatan SYL maupun pada perbuatan FB dengan kronologi singkat.

Pertama, SYL diduga melakukan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh pegawai negeri atau yang mewakilinya di lingkungan kementerian pertanian pada 2019-2023.

Kedua, pada 16 Januari 2023, KPK mengeluarkan surat perintah penyelidikan (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023) sekaligus pertama kali memanggil SYL, 16 Januari 2023, tetapi SYL tidak hadir karena berada di India dalam rangka pertemuan Agriculture Ministers Meeting G-20. SYL meminta penjadwalan pemanggilan ulang pada 27 Juni 2023.

Ketiga, sebelum 19 Juni 2023, penyidik KPK memeriksa SYL. Sebelumnya KPK sudah memeriksa 49 orang pejabat ASN.

Keempat, pada 28 – 29 September 2023, penyidik KPK menggeledah rumah dinas menteri SYL di Widya Candra, Jakarta Selatan.

Kelima, pada 12 Agustus 2023, ada aduan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL ke Polda Metro Jaya (B/10339/VIII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus ).

Pada 15 Agustus 2023, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), pada 21 Agustus 2023 dimulainya penyelidikan, dan 24 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap enam orang pengadu, yanki sopir SYL, ajudan SYL, dan SYL. Kemudian 5 Oktober 2023, SYL dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk ketiga kalinya.

Rentang waktu penting dalam rangkaian kasus, yaitu 16 Januari 2023 dengan terbitnya spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 dan 12 Agustus 2023 ketika ada aduan Pimpinan KPK melakukan dugaan pemerasan terhadap SYL (B/10339/VIII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus).

Kasus bermula adanya tipikor yang dilakukan oleh SYL, kemudian dugaan pemerasan yang dilakukan FB terhadap SYL. Pada kasus SYL (tersendiri) berlakulah hal-hal yang menyertai serta keadaan yang memberatkan bobot tindak pidana SYL. Ternyata, kasus berlanjut pada adanya dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh FB terhadap SYL.

Entry Point analisis adalah kondisi tertentu pada kasus SYL dan FB, yaitu dugaan adanya tekanan psikis FB terhadap SYL, di mana FB mempunyai bargaining position and power lebih kuat dibanding SYL.

Ini menempatkan SYL pada posisi yang dilematis (atau bahkan ketakutan) dengan harus menerima tawaran pada opsi take it or leave it dalam pergulatan bargaining position and power yang dimiliki FB selaku ketua KPK.

Alhasil, hal lain yang perlu kita cermati bahwa dalam proses penanganan kasus SYL oleh FB penuh dengan conflict of interest, karena pada relasi SYL – FB terdapat faktor finansial yang akan sangat berpengaruh pada proses pemeriksaan kasus.

Dapat diambil benang merah, bahwa hakimlah yang memiliki peran paling strategis dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sebab sebanyak apapun aturan hukum tertulis yang mengandung nilai dan moral serta cita-cita luhur untuk memanusiakan manusia, semuanya tidaklah akan memiliki arti jika tidak ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya oleh hakim itu sendiri. Sebagaimana old maxim yang terkenal dalam dunia penegakan hukum dan keadilan, yakni justice delayed is justice denied.

Editor : Eka Himawan

Berita Terkait

Top