Advokat Surjono: Demo yang Dilarang dan Pasal Kebebasan Berpendapat


Advokat Surjono, “Walaupun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan. Demonstrasi harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.” Advokat Surjono, “Walaupun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan. Demonstrasi harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.”

MEDIAANDALAS.COM, KOTA MALANG – Jika berbicara mengenai kebebasan berpendapat, seharusnya timbul rasa lega dan bahagia, mengingat persoalan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai dan perlu perjuangan panjang untuk merealisasikannya.

Tentunya kebahagiaan itu akan ada ketika kebebasan berpendapat dan berekspresi ini diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Namun, tampaknya yang terjadi pada kenyataannya kini justru sebaliknya.

Berbagai masalah mengenai hal ini seringkali bermunculan dan hampir pasti berujung dengan lahirnya keributan di tengah masyarakat.

Advokat H. Surjono, S.H, M.H,. menjelaskan “Konstitusi pun telah menjamin penyampaian pendapat di muka umum, termasuk di antaranya unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak legal warga negara yang dijamin konstitusi.”

“Demonstrasi menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ujar Advokat Senior Kota Malang ini menuturkan, Minggu (03/12/23).

Lanjut Advokat Surjono, “Namun, walaupun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan. Demonstrasi harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.”

Advokat Surjono: Demo yang Dilarang dan Pasal Kebebasan Berpendapat
Advokat Surjono: Demo yang Dilarang dan Pasal Kebebasan Berpendapat

Advokat Peraih Penghargaan dari Kepolisian atas dedikasinya dalam menjaga kondusifitas keamanan saat penangana perkara menyebut, ada lima asas yang menjadi landasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;

2. asas musyawarah dan mufakat;

3. asas kepastian hukum dan keadilan;

4. asas proporsionalitas; dan

5. asas manfaat.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara adalah menyampaikan pendapat. Pasal kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F.” Tambahnya.

Adapun bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal tentang kebebasan berpendapat ini diatur lebih lanjut dalam UU 9/1998.

Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: [1]

a. unjuk rasa atau demonstrasi;
pawai;

b. rapat umum; dan atau

c. mimbar bebas.

Unjuk Rasa/Demonstrasi

Dengan demikian, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. [2]

Penyampaian pendapat di muka umum tersebut dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: [3]

di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; pada hari besar nasional.

Perlu diketahui, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. [4]

Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).

Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. [5]

Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pemberitahuan secara tertulis ini tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. [6]

Adapun, surat pemberitahuan demonstrasi tersebut memuat: [7]

1. maksud dan tujuan;t

2. empat, lokasi, dan rute;

3. waktu dan lama;

4. bentuk;

5. penanggung jawab;

6. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

7. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
jumlah peserta.

Penanggung jawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab. [8]

Jenis Demonstrasi yang Dilarang

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dalam Perkapolri 7/2012. Beberapa di antaranya yaitu:

Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan

Dilarang melakukan demo dengan cara: [9]

1. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;

2. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

3. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia;

4. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;

5. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Salah satu peraturan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Aksi unjuk rasa pun tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional. Selain itu, demonstrasi juga diwajibkan mendapat izin dari kepolisian.

Demonstrasi yang dilaksanakan di lokasi dan waktu tersebut, atau tidak mendapat izin dari kepolisian merupakan demonstrasi yang dilarang.

Selain itu, demonstrasi yang dilarang juga tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan

Tak hanya di lingkungan istana kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar, aksi demo juga dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional, dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar. [10]

Demo di Luar Waktu yang Ditentukan

Aksi demo hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu sebagai berikut: [11]

a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat.

b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis kepada Polri

Demo wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut: [12]

a. Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;

b. Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah kota/kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;

c. Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan

d. Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Pemberitahuan tersebut dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat. [13]

Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

Peserta demo dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, juga dilarang mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan/atau barang. [14]

Sanksi Bagi Pihak yang Menghalangi Penyampaian Pendapat

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU 9/1998, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. [15]

Editor : Eka Himawan


Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.


[1] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”)

[2] Pasal 1 angka 3 UU 9/1998

[3] Pasal 9 ayat (2) UU 9/1998

[4] Pasal 9 ayat (3) UU 9/1998

[5] Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 9/1998

[6] Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU 9/1998

[7] Pasal 11 UU 9/1998

[8] Pasal 12 UU 9/1998

[9] Pasal 8 huruf d–h Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”)

[10] Pasal 7 ayat (3) Perkapolri 7/2012

[11] Pasal 7 ayat (1) Perkapolri 7/2012

[12] Pasal 10 Perkapolri 7/2012

[13] Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perkapolri 7/2012

[14] Pasal 8 huruf v dan au Perkapolri 7/2012

[15] Pasal 18 ayat (1) UU 9/1998

Berita Terkait

Top