Law Firm Surjo & Partners: Kenali Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan


Law Firm Surjo & Partners: Kenali Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Law Firm Surjo & Partners: Kenali Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

MEDIAANDALAS.COM, KOTA MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) yang merupakan penyesuaian dari POJK 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Dikutip dalam siaran pers OJK (24/8/2023) disebutkan Penyesuaian POJK Penyidikan ini merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK.

Sebelumnya dalam UU No 21/2011 tentang OJK juga sudah mengatur mengenai kewenangan penyidikan OJK di sektor jasa keuangan. Ada 3 (tiga) Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; yang termasuk tindak pidana jasa kuangan ialah tindak pidana bidang pasar modal, tindak pidana perbankan dan tindak pidana non perbankan.

Kantor Advokat & Konsultan Hukum “SURJO & PARTNERS” adalah Kantor Advokat dinamis yang didirikan untuk menjawab kebutuhan klien akan layanan hukum berkualitas tinggi. “SURJO & PARTNERS” didirikan oleh Advokat Senior H. Surjono, S.H., M.H.
Kantor Advokat & Konsultan Hukum “SURJO & PARTNERS” adalah Kantor Advokat dinamis yang didirikan untuk menjawab kebutuhan klien akan layanan hukum berkualitas tinggi. “SURJO & PARTNERS” didirikan oleh Advokat Senior H. Surjono, S.H., M.H.

Advokat H. Surjono, S.H, M.H, selaku Managing Partners Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Surjo dan Rekan di Kota Malang mengatakan, “Sebagaimana telah disampaikan diatas, dalam sektor jasa keuangan terdapat beberapa tindak pidana yang kegiatannya sering diduga dilakukan oleh industri atau pihak lain dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.” Rabu (29/11/23).

“Setidaknya masyarakat harus teliti dan waspada, terdapat 3 (tiga) tindak pidana di dalam sektor jasa keuangan dan beberapa tindak pidana ini kegiatanya diduga sering dilakukan oleh industri atau pihak lain.” Ulasnya

“Memang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, namun alangkah baiknya kita sebagai masyarakat wajib mengenal tindak pidana yang kerap terjadi di sektor keuangan.” Ulasnya.

Berikut tiga tindak pidana sektor jasa keuangan :

1.Tindak pidana bidang pasar modal:

a. Kegiatan di pasar modal harus ada izin, bursa efek, kalau tidak ada izin merupakan tindak pidana kegiatan yang harus ada izin dilakukan penyidikan oleh penyidik OJK.

b. Penipuan, perdagangan semu manipulasi pasar, informasi menyesatkan, dan perdagangan orang dalam

c. Penawaran umum tanpa izin

d. IPO tanpa daftar ke OJK

e. Ketidaktaatan terhadap ketentuan

“Tindak pidana pasar modal ini sangat luas, sehingga bisa dilakukan penyidikan oleh OJK” katanya.

2. Tindak pidana perbankan:

a. Kegiatan bank tanpa izin OJK

b. Pelanggaran rahasia bank

c. Pencatatan palsu, suap, pelanggaran kehati-hatian

d. Pihak terafiliasi tidak melaksanakan langkah penyehatan

e. Manipulasi dokumen atau laporan serta manipulasi pembukuan lainnya

f. Pemegang saham memerintahkan tidak melakukan penyehatan.

3. Tindak pidana industri keuangan non bank:

a. Dana pensiun: kegiatan dana pensiun tanpa pengesahan OJK, pencatatan palsu, pembayaran DP menyimpang ketidaktaatan terhadap ketentuan.

b. Asuransi: kegiatan perasuransian tanpa izin OJK, pencatatan palsu, penggelapan premi, pemalsuan dokumen.

c. Pembiayaan: kegiatan pembiayaan tanpa izin OJK, pembiayaan fiktif, pelanggaran SOP, penggelapan dana, ketidaktaatan terhadap ketentuan.

d. Lembaga keuangan mikro: kegiatan tanpa izin OJK, pelanggaran rahasia, pencatatan palsu, pembiayaan fiktif, penggelapan dana, ketidaktaatan terhadap ketentuan.

“Secara garis besar, itulah tindak pidana yang kita tangani di OJK. Perlu diketahui bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan atau untuk disalurkan kepada masyarakat.

Penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran, dan kegiatan lain yang dipersamakan dengan penghimpunan dana, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari OJK,” imbaunya.

“Kita semua tahu, beberapa waktu yang lalu, telah diundangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) dan memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK.” Terang Advokat Terbaik Kota Malang dalam keterangannya.

Sesuai UU P2SK, pengaturan yang berubah di POJK 16/2023 adalah mengenai:

1. Cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

2. Kategori Penyidik OJK;

3. Kewenangan Penyidik OJK, termasuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang;

4. Penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

5. Perluasan informasi dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat dimintakan keterangan dan pemblokiran rekening.

Dengan POJK ini maka cakupan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

1. Perbankan;

2. Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;

3. Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;

4. Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;

5. Inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;

6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen;

yang mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

Dalam POJK ini juga mengatur mengenai kategori Penyidik OJK yang bersumber dari:

1. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan

3. Pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.

Pada pasal 6 dijelaskan bahwa penyidik OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.

Selain itu, dalam melaksanakan Penyidikan OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan juga dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada OJK dengan memuat: nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya; jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban; bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian; klausul jika kerugian tidak diselesaikan OJK berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.

Sedangkan untuk tindak lanjut hasil penyidikan, pada pasal 21, Penyidik OJK sesuai kewenangannya menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Nancy].

Berita Terkait

Top