Advokat Surjono: Hukumnya Jika Presiden Berpihak dalam Pemilu


Advokat Surjono: Hukumnya Jika Presiden Berpihak dalam Pemilu Advokat Surjono: Hukumnya Jika Presiden Berpihak dalam Pemilu

Mohon untuk dijelaskan dari segi hukumnya dalam kontestasi pemilu, bolehkah presiden mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu?

MEDIAANDALAS.COM, KOTA MALANG – Menurut Utrecht, detournement de pouvoir dapat terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum lainnya dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Utrecht memberikan istilah untuk hal tersebut sebagai menjungkirbalikkan wewenang atau afwenteling van macht.

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah yang sedang menjabat kepada kandidat capres dan cawapres tertentu. Kendati tidak dilarang menurut hukum, dukung-mendukung kandidat capres dan cawapres perlu diletakkan sesuai porsinya.

Advokat Surjono Berpesan Kepada Para Cawapres 2024, Pancasila Sebagai Landasan Keadilan Sosial
Advokat Surjono Berpesan Kepada Para Cawapres 2024, Pancasila Sebagai Landasan Keadilan Sosial

Advokat H. Surjono, S.H, M.H, berpendapat bahwa “Dukungan secara langsung terhadap kandidat capres dan cawapres dalam kontestasi pemilu memiliki sifat terlarang untuk dilakukan oleh lembaga peradilan, personel BPK, personel Bank Indonesia, personel BUMN/BUMD, pejabat negara non-struktural, ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa.” Rabu (29/11/23).

Lanjut nya, “Adapun ketika kandidat telah terdaftar sebagai capres dan cawapres pada penyelenggaraan pemilu, maka segala bentuk endorsement dalam rupa orasi, pidato, ataupun diskusi publik dapat dinilai sebagai bentuk kampanye terhadap kandidat yang didukung oleh pembicaranya.”

“Secara hukum telah dinyatakan pada ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan merupakan bentuk pelanggaran kampanye.” Terang Advokat Surjono.

“Oleh karena itu, keberadaan presiden sebagai kepala pemerintahan patut untuk memperhatikan segala bentuk narasi yang hendak diucapkan ketika memberikan sambutan di hadapan publik.” Paparnya.

“Dengan menyinggung terkait dukungan terhadap kandidat capres dalam forum resmi pemerintah, presiden dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran kampanye berupa penggunaan fasilitas pemerintah untuk mengkampanyekan kandidat capres atau cawapres tertentu.” Tegas Advokat Surjono.

Advokat H. Surjono, S.H, M,H.
Advokat H. Surjono, S.H, M,H.

Etika Demokrasi

Melampaui hukum formal dan pengaturan terkait kepemiluan dalam undang-undang, terdapat nilai-nilai kepatutan di dalam etika demokrasi yang perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak.

Etika demokrasi inilah yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi.

Presiden sebagai pejabat publik dan mandataris rakyat melalui proses pemilu sudah sepantasnya untuk tidak menggiring dukungan publik untuk memilih Capres dan Cawapres tertentu pada pemilu berikutnya.

Sama seperti proses pemilu sebelumnya yang tanpa intervensi dan tanpa penggiringan melahirkan presiden pilihan rakyat, sudah seyogianya proses pemilu selanjutnya berjalan tanpa intervensi presiden pendahulu agar lahir presiden baru yang memiliki legitimasi demokrasi yang kuat dari rakyat.

Dalam hal presiden sebagai warga negara memiliki pilihan terhadap peserta pemilu, misalnya untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berikutnya, maka hal tersebut sesuai dengan koridor hukum.

Ini merupakan hak dari seorang warga negara, termasuk presiden, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 23 ayat (1) UU HAM yaitu setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Pasal 43 ayat (1) UU HAM juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Akan tetapi patut diperhatikan bahwa dalam pemilu, presiden seyogianya bersikap netral tanpa berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu, agar pemilu dapat terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil. Hal ini mengingat presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara [1] sesuai dengan mandat konstitusi.

Khusus perihal pemilu, dalam UU Pemilu beberapa ketentuannya menuntut presiden untuk menjaga netralitasnya. Contoh, Pasal 48 ayat (1) huruf b UU Pemilu diatur bahwa KPU melapor kepada DPR dan presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya.

Advokat Surjono: Asas Contante Justitie dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur di dalam Pasal 25 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana norma ini menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disegerakan atau lebih didahulukan. Ratio Legis ketentuan norma tersebut adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya harus dilakukan sesegera mungkin dan didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lain.
Advokat Surjono: Asas Contante Justitie dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur di dalam Pasal 25 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana norma ini menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan disegerakan atau lebih didahulukan. Ratio Legis ketentuan norma tersebut adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya harus dilakukan sesegera mungkin dan didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lain.

Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Pemilu diatur bahwa presiden berperan dalam membentuk keanggotaan tim seleksi dalam menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Sehingga, presiden dituntut untuk netral selama proses pemilu.

Lain halnya apabila keberpihakan presiden dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan ataupun keputusan tertentu dengan menggunakan fasilitas negara atau menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu peserta pemilu tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power atau dalam bahasa Prancis disebut dengan detournement de pouvoir yaitu salah satu tindakan menyimpang badan/pejabat administrasi berdasarkan prinsip exces de pouvoir (melampaui batas kekuasaan) dalam konsep rechtstaat. [2]

Titik berat dalam mengukur penyalahgunaan wewenang terletak pada apakah keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara sesuai dengan motivasi atau alasan dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut. [3]

Menurut Utrecht, detournement de pouvoir dapat terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum lainnya dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Utrecht memberikan istilah untuk hal tersebut sebagai menjungkirbalikkan wewenang atau afwenteling van macht. [4]

Penyalahgunaan wewenang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam pemilu, dapat dikategorikan sebagai mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan.

Tindakan mencampuradukkan wewenang dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. [5]

Adapun, jika tindakan presiden bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang. [6]

Presiden juga dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang jika keputusan atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. [7]

Tindakan presiden yang dianggap melampaui wewenang dan tindakan yang dilakukan/ditetapkan secara sewenang-wenang dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak sah di sini berarti keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. [8]

Sedangkan tindakan mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan jika telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dapat dibatalkan di sini maksudnya adalah pembatalan keputusan dan/atau tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat atau badan peradilan. [9]

Pengadilan tata usaha berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Permohonan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut dapat diajukan oleh badan/pejabat pemerintahan dan wajib diputus paling lama 21 hari kerja. [10]

Sebagai wujud check and balances, ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh presiden ketika pemilu dalam wujud suatu kebijakan pemerintah, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya yaitu tiga hak DPR berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

DPR pertama-tama dapat menggunakan hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. [11]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan diatas bolehkah presiden mendukung calon presiden, jika dukungan tersebut dalam wujud memilih ketika penyelenggaraan pemilu dengan menyalurkan suara di TPS ketika hari pemilu, maka hal tersebut merupakan manifestasi hak presiden sebagai warga negara untuk memilih dalam pemilu.

Akan tetapi, jika keberpihakan presiden terhadap peserta pemilu tertentu dimanifestasikan dalam suatu kebijakan atau keputusan pemerintah yang tidak netral, maka berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh undang-undang. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. [Nancy].


Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Referensi:

  1. Cipto Prayitno. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2 Juni 2020;
  2. M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoi) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023;
  3. Berpihak, yang diakses pada Rabu, 29 November 2023, pukul 10.30 WIB;
  4. Hak DPR, yang diakses pada Rabu, 29 November 2023, pukul 10.46 WIB.

[1] Cipto Prayitno. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2 Juni 2020, hal. 462

[2] M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoi) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023, hal. 107  

[3] M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoi) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023, hal. 108

[4] M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoi) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023, hal. 110

[5] Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)

[6] Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

[7] Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan

[8] Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya

[9] Pasal 19 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya

[10] Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU Administrasi Pemerintahan

[11] Hak DPR, yang diakses pada Rabu, 28 November 2023, pukul 10.46 WIB

Berita Terkait

Top