Ketua GNPK-RI Jatim Serukan Pemilu Damai 2024: Songsong Pesta Demokrasi Sebagai Esensi Demokrasi Pancasila


Ketua GNPK-RI Jatim Serukan Pemilu Damai 2024: Songsong Pesta Demokrasi Sebagai Esensi Demokrasi Pancasila Ketua GNPK-RI Jatim Serukan Pemilu Damai 2024: Songsong Pesta Demokrasi Sebagai Esensi Demokrasi Pancasila
Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur
Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur

MEDIAANDALAS.COM, JATIM – Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Esensi dari demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.

“Mewujudkan Pemilu Damai dan Berbudaya sebagai Sarana Integrasi Bangsa adalah bentuk pertanggungjawaban kita semua seluruh lapisan bangsa sekaligus bentuk kesiapan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.” Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi Jawa Timur, Advokat H. Surjono, S.H, M.H,. dalam keterangan resminya, Kamis (30/11/23).

“Selain itu, peserta siap berkampanye secara produktif, mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal. Pun siap bekerja sama untuk tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan berita HOAX, provokasi dan ujaran kebencian.” Ungkap Ketua GNPK-RI Jatim.

Advokat H Surjono SH MH, Ketua GNPK-RI Jatim Serukan Pemilu Damai 2024: Songsong Pesta Demokrasi Sebagai Esensi Demokrasi Pancasila
Advokat H Surjono SH MH, Ketua GNPK-RI Jatim Serukan Pemilu Damai 2024: Songsong Pesta Demokrasi Sebagai Esensi Demokrasi Pancasila

“Siap bekerja sama dengan aparat POLRI dan TNI, untuk menjaga situasi Kambtibmas yang kondusif, aman dan damai pada pelaksanaan Pemilu 2024, serta dapat mengendalikan masa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum. Terakhir, siap menerima apapun hasil Pemilu 2024 dengan terbuka dan lapang dada.” Papar Advokat Surjono.

“Harapan saya, (isi deklarasi) itu dipatuhi saja. Pemerintah mematuhi, KPU, Bawaslu, peserta pemilu juga mematuhi. Yang penting masyarakat tetap nyaman, tenang, dan berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Mereka datang ke TPS tanpa khawatir. Bisa menggunakan hak untuk menentukan pilihan,” tutur Advokat Surjono.

Lanjut Ketua GNPK-RI Jatim yang juga berprofesi sebagai advokat menuturkan, “Secara esensi Pemilu merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.”

“Nilai-nilai demokrasi adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan teratur, sesedikit mungkin unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju,” jelas Advokat Surjono.

Sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing, Advokat Surjono mengajak semua pihak untuk memastikan Pemilu Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar, untuk menciptakan atmosfer yang kondusif. Menjaga kedamaian selama Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali.

“Mari kita saling bekerja sama, sehingga Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai Bangsa Indonesia,” ujar Advokat Surjono.

Kualitas sistem demokrasi ikut ditentukan oleh kualitas proses pemilihan para wakil rakyat dalam pemerintahan. Inilah mengapa disebut kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap demokrasi, salah satu tugas rakyat adalah melakukan pengawasan pada kekuasaan.

Rakyat menitipkan sebagian kekuasaan kepada pejabat publik untuk mengelola negara. Oleh karena itu perlu adanya kontrol terhadap kekuasaan tersebut.

Jika negara berjalan tanpa pengawasan rakyat dan rakyat tidak diberi kebebasan atau ruang berekspresi, maka demokrasi tidak ada di Indonesia.

Dampak jangka panjang apabila rakyat membiarkan kekuasan tanpa pengawasan adalah munculnya otoritarianisme atau bentuk kekuasaan yang terkonsentrasi pada orang dan kelompok tertentu tanpa melihat derajat kebebasan.

Pemilihan umum atau pemilu menjadi bentuk konkret kedaulatan rakyat, sehingga seluruh tahapannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah bersama rakyat. Salah satunya melalui hadirnya komisi pemilihan umum atau KPU dan badan pengawas pemilu atau bawaslu yang bersifat independen.

Dilihat dari sejarahnya, terlihat jelas bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada masa pemerintahan Soeharto atau orde baru, pemilu hanya diikuti oleh tiga partai politik dan selalu didominasi oleh satu partai politik saja selama bertahun-tahun.

Memasuki masa reformasi yang ditandai dengan meledaknya tuntutan masyarakat atas kekuasaan otoriter, praktik demokrasi mengalami kemajuan. Salah satunya ditandai dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. [Nancy].

Berita Terkait

Top